UKM Belum Perhatikan Takaran dan Label Kemasan Produk

 Laporan Wartawan Kompas Timbuktu Harthana

BANDUNG, KOMPAS-

Produk-produk olahan yang dihasilkan pelaku usaha kecil menengah di Jawa Barat masih banyak yang belum memerhatikan ketentuan takaran maupun kemasan produknya. Padahal, kedua hal itu merupakan syarat untuk menembus pasar global.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar Agus Gustiar, Selasa (10/7), banyak pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang belum memahami pentingnya pengukuran kuantitas produk yang dikemas. Demikian pula dengan pemasangan label kemasan yang berisikan identitas produk. Akibatnya, produk yang dihasilkan UKM tersebut tidak punya daya saing untuk pasar global.

Agus mencontohkan, produk UKM asal Jabar pernah ditolak oleh Australia karena isi dengan data kuantitas yang tercantum dalam label kemasan tidak sama. ”Mereka (UKM) tidak sadar pentingnya peneraan barang dalam keadaan terbungkus, padahal, syarat produk bisa masuk pasar global dan diekspor adalah mencantumkan takaran dan label produk,” kata Agus.

Kepala Seksi Undang-Undang dan Barang Dalam Kemasan Tertutup UPTD Balai Pengolahan Laboratorium Kemetrologian Disperindag Jabar D Darmawan mengakui, UKM di Jabar banyak yang belum memahami dan mengetahui tentang pentingnya label yang tercantum pada kemasan produknya. Sebab, pengusaha dan pelaku usaha masih awam dengan Peraturan Pemerintan nomor 10/1987 tentang aturan pelabelan untuk produk UKM.

Kebanyakan, produk kemasan dari UKM di Jabar yang sudah mencantumkan label tidak memuat nama perusahaan, alamat perusahaan, maupun isi bersih atau kuantitas produk yang terdapat di dalam kemasan. Namun, untuk takaran produk yang dimasukkan dalam kemasan, umumnya UKM di Jabar sudah mematuhinya. Sebab, dari 205 UKM dan 28 perusahaan makanan dan obat-obatan yang diuji, hanya 7 produk dari 523 produk yang diuji dinyatakan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam kemasan.

Agus menegaskan, tujuan kepastian alat ukur dan pengawasan peneraan pada produk kemasan adalah untuk melindungi konsumen dengan memberikan jaminan kepercayaan, sehingga menekan risiko perselisihan dan biaya transaksi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang  profesional dalam hal peneraan, serta kesadaran pelaku usaha untuk memberikan kepastian produknya kepada konsumen.

Terlebih lagi, adanya perjanjian perdagangan internasional yang akan diberlakuan tahun depan (2008), sehingga dibutuhkan sertifikat yang bisa memberikan jaminan kuantitas maupun kualitas produk bagi konsumen. Darmawan mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi itu relatif terjangkau, yaitu Rp 10.000 untuk produk yang dikemas tanpa mesin otomatis. ”Sedangkan, produk yang dikemas dengan mesin otomatis biaya sertifikasinya yang berlaku setahun adalah Rp 50.000 per produk kemasan. Untuk perusahaan besar, ini sangat terjangkau,” kata Darmawan.